Kualitas Layanan Birokrasi

Kualitas Layanan Birokrasi

Ada pameo dalam birokrasi pemerintahan, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Ungkapan itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Walau zaman telah berubah, namun mental itu masih tetap langgeng.

Buktinya, satu hari yang lalu mahasiswa mengurus surat dikantor Kementerian Agama (Kemenag padang) sampai menangis karena surat yang ia urus tak kunjung selesai. Saya juga sering mengalami hal seperni ini, disuatu Universitas Negeri di kota Padang bayangkan surat yang diurus mestinya selesai dalam waktu beberapa menit malah menjadi hampir dua tahun.

Hanya untuk urusan satu surat, mesti menghabiskan waktu berhari-hari. Padahal, apa susahnya menyelesaikan sebuah surat. Kalau mau, dalam hitungan menit mungkin sebuah surat akan selesai, sebab itu tak terkait dengan kebijakan teknis. Lagipula tak ada hal yang membahayakan dari surat yang diurus mahasiswa tersebut.

Selain di Kemenag di instansi lain juga banyak persoalan serupa. Administrasi pemerintahan memang kacau surat masyarakat dianggap beban berat. Tentu akan berbeda jika yang mengurus surat berasal dari kalangan investor.

Sulit mengurus surat itu, merupakan hal biasa bagi dunia birokrasi, namun menyakitkan bagi masyarakat yang berurusan. Bagi aparatur pemerintah, terkadang surat masyarakat hilang masih dianggap hal biasa. Bahkan, ada surat masyarakat yang dilecehkan begitu saja dan tidak dibaca.

Dilain pihak Presiden, menteri, Gubernur hingga Bupati dan Walikota kerap berjanji meningkatkan kualitas layanan birokrasi. Namun, terkadang itu hanya diatas kertas. Pemerintah telah menaikkan gaji dan tunjangan PNS berulang kali. Tapi, soal pelayanan tetap seperti yang dulu. Mentalitas PNS nya masih budaya lama yang ingin dilayani, bukan melayani.

Pemerintah mestinya jangan basa-basi dalam persoalan itu. Kalau aparatur  tak melayani dengan baik maka harus diberikan sangsi yang tegas kalau perlu potongan tunjangan dan gaji. Tak etis PNS yang sudah dibayar pajak, namun kinerja masih amatiran.

Pemerintah jangan Cuma berjanji meningkatkan layanan aparatur pada masyarakat. Pejabat yang lebih tinggi, kalau perlu menyamar agak sekali sehingga tahu tentang prilaku anak buah. Jangan Cuma menerima laporan anak buah yang ingin pimpinannya senang.

Kualitas birokrasi kita memang harus ditingkatkan. PNS juga harus sadar, mereka dibayar negara untuk melayani rakyat. Pelayanan harus diberikan dengan tulus, bukan karena hadiah atau imbalan. PNS dilantik merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Jika surat saja bisa berhari-hari, apalagi dengan urusan yang lebih rumit.